logo-portal
logo-portal

Dorong Bentuk UPTD Air Limbah

Ditulis oleh Administrator pada tanggal 2017-06-30, 09:28:16

Banjarbaru - Humpro, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan,  memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Kelembagaan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Air Limbah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Peserta FGD diantaranya  berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Dinas PU dan TR, Bappeda  serta instansi  terkait lainnya yang dibuka secara reami oleh  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Drs Abdul Haris, MSi ,  bertempat Aula H. Maksid Kantor Setda Prov Kalsel ,Banjarbaru, Selasa (2/5).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Abdul Haris, M.Si mengatakan, FGD ini merupakan tahapan bantuan teknis bidang PLP setelah sebelumnya telah dilaksanakan kick off meeting di Jakarta. Pembentukan UPTD untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan sanitasi dengan memperkuat kelembagaan UPTD khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa persampahan dan air limbah merupakan urusan wajib pemerintah daerah sehingga pemda wajib menyediakan pelayanan minimal kepada masyarakat khususnya dalam bidang sanitasi. 
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan,  bahwa kewenangan dalam pengelolaan persampahan dan air limbah dibagi menjadi dua pertama kewenangan provinsi meliputi pengembangan sistem, pengelolaan sampah regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah regional. 
Kewenangan kabupaten kota mengatur pengembangan system dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten kota serta pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik. 
Sebelumnya, Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Rio Franata mengatakan, FGD ini merupakan kegiatan ini merupakan tahun ke 3 dimana pada tahun 2015 telah dilakukan bantuan teknis kelembagaan air limbah di Kabupaten Banjar. Sedangkan pada tahun 2016 dilakukan bantuan teknis kelembagaan air limbah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tabalong. 
Diterangkanya, tujuan yang ingin dicapai adalah penyamaan persepsi dengan seluruh stakeholders terkait dalam pembentukan UPTD Bidang PLP, menyusun dan mensepakati rencana/jadwal pelaksanaan fasilitasi pembentukan UPTD
Selain itu untuk menetapkan Dinas Pengusul pembentukan UPTD serta menyusun usulan tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah Pembentukan UPTD.
Menurutnya, bantuan kelembagaan  teknis ini akan dilaksanakan selama 7 bulan dimana akan dilanjutkan dengan Pra FGD II yaitu pembahasan awal kajian akademis dan analisis ratio belanja pegawai hingga workshop akhir.

 



Berikan Komentar

BERITA TERPOPULER

PENCARIAN

SEPUTAR KALIMANTAN