Kalsel Pertahankan Anugerah Pandu Negeri

JAKARTA – Untuk kedua kalinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019 dengan ketagori silver sebagai provinsi dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik yang diberikan oleh Indonesian Institute Publik Governance (IIPG). Anugerah Pandu Negeri merupakan sebuah apresiasi bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbaik, serta pemimpin inovatif yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan tersebut diserahkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan, Jakarta, Jumat (25/10) malam. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan mengucapkan syukur atas diraihnya penghargaan Anugerah Pandu. Penghargaan ini merupakan kedua kalinya yakni pada tahun 2017 dan 2019. Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dirinya berharap, penghargaan ini menjadi pelecut semangat pemprov untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan berinovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Dewan Pembina IIPG Boediono menjelaskan, sumber dari pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan itu adalah produktivitas nasional yang terus menerus meningkat. “Keberhasilan produktivitas nasional itu ada 3 (tiga) yang meliputi masalah pendidikan, birokrasi, dan infrastruktur,” ujarnya. Ketua Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) Sigit Pramono menjabarkan penilaian dilakukan terhadap 548 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota dan Kota Administratif dengan dua kriteria utama yaitu aspek performance dan governance. “Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, kemudian aspek governance yang meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, serta anti korupsi,” ujar Sigit. Sigit menambahkan dengan penghargaan yang diraih, kepala daerah serta Pemda dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya untuk membangun negeri. (syh)

Leave a Reply