Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin Disosialisasikan

 

BARABAI– Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kalsel No 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin, disosialisasikan ke daerah-daerah.

Kali ini perda disosialisasikan di Kabupaten HST, tepatnya di Aula Kantor Kecamatan Pandawan, Kamis (27/9).

Meurut Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Akhmad Fydayeen SH MSi, sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten HST.

“Sosialisasi perda ini juga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, terkait adanya persamaan hak atas kedudukan dalam mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan dalam mendapatkan keadilan,” jelas Fydayeen.

Sementara Plt Bupati HST yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahannya, H Ainur Rafiq, dalam sambutan tertulis mengatakan, sosialisasi merupakan momentum untuk mendorong pemahaman tentang pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin, bagaimana mekanisme maupun penyelenggaraannya.

“Ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk mengetahui adanya Perda Kalsel terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kita juga dapat mengetahui mekanisme dan penyelenggaraannya,” ujarnya.

Ainur Rafiq berharap, dengan adanya Perda ini dapat membantu masyarakat miskin di HST yang terjerat kasus hukum, dapat meningkatkan kedamaian dan kesejahteraannya.

Sedang Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Zulfa Asma Vikra, yang menjadi salah satu pemateri dalam sosialisasi ini mengatakan, masyarakat (khususnya masyarakat miskin) di Kalsel, apabila ada masalah tentang hukum, dapat meminta bantuan hulum ke LBH.

“Untuk itu kami beserta pemda berinisiatif melalui sosialisasi ini memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, bisa dibantu secara hukum,” tandasnya.

Perda hasil godokan wakil rakyat di Rumah Banjar ini, berhasil menghantarkan DPRD Kalsel untuk pertamakalinya meraih penghargaan sebagai perda terbaik ke-2 nasional dari Kementerian Hukum dan HAM. (rny/foto: hum)

Leave a Reply