ASN Berperan Bantu Solusi Penanganan Konflik Sosial

TEKS FOTO
SOSIALISASI- Biro Hukum Setdaprov Kalsel menggelar Sosialisasi Undang- Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman Perkantoran Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Kamis (9/11/2017).

Banjarbaru – Penanganan konflik sosial merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi untuk membantu mencarikan solusi persoalan sangat penting diketahui masyarakat, terutama dukungan peran kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Guna memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman ASN terkait Penanganan Konflik Sosial, Biro Hukum Setdaprov Kalsel menggelar Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, ruang Aberani Sulaiman, Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (9/11)
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan Setda Prov Kalsel Siswansyah saat membuka sosialisasi, mengatakan, Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, memang sudah berlaku selama lima tahun ini. Namun, kita belum tentu memahami secara menyeluruh, aturan dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menelaah ulang, memahami, dan sekaligus menghubungkannya dengan pengalaman penanganan konflik sosial yang pernah dilakukan.
Penanganan konflik sosial menurut undang-undang nomor 7 tahun 2012, bukan hanya penanganan pada saat muncul konflik sosial, akan tetapi juga sebelum dan sesudah adanya konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Ini artinya, penanganan konflik sosial merupakan serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
“Konflik sosial memang perlu kita tangani secara sistematis dan terencana, karena keberhasilan penanganan konflik sosial akan berdapak positif bagi kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.,” ucapnya.
Konflik sosial tidak akan terjadi, sepanjang anak bangsa ini senantiasa menyadari, bahwa kepentingan untuk bangsa dan negara lebih utama dari kepentingan pribadi dan golongan.
Sementara itu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Firmansyah, mengatakan, upaya pemerintah dalam penanganan konflik sosial dengan menerbitkan regulasi yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial serta Permendagri No 42 tahun 2015.
Menurutnya, regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan TIim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari tingkat nasional provinsi hingga kabupaten kota untuk melakukan langkah –langkah strategis mulai dari pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik. Dan untuk di Provinsi Kalimantan Selatan tim tersebut sudah terbentuk terdiri dari sejumlah lembaga pemerintah, kepolisian, TNI, Kejaksaan hingga Badan Intelejen.
“Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, mengkoordinasikan mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi konflik sosial, Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganan, melakukan upaya pencegahan konflik melalui system peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimnulkan konflik,” katanya.
Disebutkannya, konflik sosial di Kalimantan Selatan lebih cenderung kondusif hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki dan doharapkan suasana kondusif ini akan terus dipelihara. “Sampai saat ini Kalimantan Selatan cenderung kondusif, meski ada riak-riak kecil namun sampai saat ini bisa dicegah dan ditangani dengan cara koordinasi antara pemda, kepolisian, TNI,” ucapnya.
Narasumber dari Badan Intelejen Negara Provinsi Kalimantan Selatan Aria Wasesa mengatakan, potensi konflik di wilayah Kalsel yang pertama adalah ideologi, khsusunya pembubaran ormas yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Selain itu di bidang politik yakni kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. yakni Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Tapin dan Hulu Sungai Selatan. (humpro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *