Biro Hukum Setda Kalsel Gelar Rakor HAM

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Upaya ini sejalan dengan harapan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, menempatkan pentingnya edukasi bagi aparatur di pemerintahan tentang pengetahuan HAM beserta produk peraturan pemerintah yang mengatur.
Biro Hukum Setdaprov Kalsel menginisasi sejumlah program terukur terkait pendidikan tentang HAM. Salah satunya menilai penting dilaksanakannya Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Seperti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM menghadirkan instansi dan komponen masyarakat terkait, bertempat di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Kamis, (26/10/2017).
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui sambutan tertulis disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel A. Fydayeen, S.H, M.Si menyampaikan sambutan tertulis mengatakan, penting dilakukan sosialiasi untuk pelaksanaan RANHAM. Pasalnya, pemenuhan HAM menjadi salah satu ukuran nilai dalam menjalin hubungan dunia internasional.
Disebutkanya, Kalsel sebagai bagian dari NKRI tentunya juga berkomitmen dapat melaksanakan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Pada tahun 2016 , 10 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Selatan sudah mendapat penghargaan HAM. Kita berharap 1 kabupaten dan 1 Kota yang belum mendapat penghargaan HAM juga bisa mendapat pada tahun ini.
Dalam melaksanakan ketentuan HAM yang bersifat universal tentunya tidak sedikit kendala yang dihadapi . karena itu kita perlu memahami nilai-nilai HAM dan instrument hukum yang berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Di samping memahami instrument hukum, kita juga dituntut untuk membuat rencana matang dalam menghormati melindungi dan memajukan HAM. Sehingga keberhasilan tugas dan tanggungjawab pemerintah di bidang HAM dapat tercapai.
“Saya berharap Rakor ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan langkah strategis dalam peningkatan kualitas kesadaran hukum, pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua warga Negara. Saya juga meninta kepada jajaran Kanwil Kemkumham , instansi terkait dan para Bupati dan wali Kota di Kalsel untuk segera mengambil langkah-langkah koordinasi sebagai upaya nyata untuk memaksimalkan agenda RANHAM 2015-2019,” ucapnya
Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM Setda Prov Kalsel, Arie Satya, SH, MH, menambahkan, untuk tahun 2017 ada 4 prioritas aksi. Untuk Provinsi ada aksi harmonisasi peraturan perundang-undangan berperspektif HAM, evaluasi produk hukum kabupaten kota yang belum berperspektif HAM, bebas pasung orang dengan gangguan jiwa, pelayanan komunikasi masyarakat terkait aduan HAM.
Disampaikanya, HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran ataupun permasalahan, tapi HAM disini dalam konteks pemerintah daerah membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Kalsel Unan Pribadi, menyampaikan aksi HAM daerah 2018-2019 telah tersusun sebanyak 5 aksi diantaranya, pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah tertinggal. Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskiriminasikan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan untuk orang dengan ganguan jiwa, penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dan yang terakhir pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan. (humpro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *