Pemprov Bantu 23 Ribu BPJS untuk Warga Kurang Mampu

Plt Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, H M Muslim
IMG-20171005-WA0002
Kepala Dinas Sosial Pemprov Kalsel, Adi Santoso

Banjarmasin- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, terus berusaha melakukan upaya konkret meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program kerja terukur, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seperti dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membantu warga kurang mampu dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan, dinas ini telah mendaftarkan sedikitnya 23 ribu warga kurang layak dari sisi ekonomi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan Tahun 2017.
“Sesuai dengan komitmen Pak Gubernur H Sahbirin Noor, seluruh warga kurang mampu yang lolos dari bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah pusat atau yang belum memiliki Kartu BPJS, telah dibantu pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan,” terang Plt Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel H M Muslim, Rabu (4/10/2017) sore.
Komitmen kepala daerah tersebut, lanjut kadinkes, dibuktikan dengan telah didaftarkannya sebanyak 23 ribu lebih warga kurang mampu dari sisi ekonomi yang sebelumnya tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat secara resmi ke BPJS.
“Mereka yang telah didaftarkan tersebut berhak mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan baik di rumah sakit pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS,” tandasnya.
Kadinkes menekankan, peserta Program BPJS kesehatan bantuan pemerintah provinsi tersebut adalah warga masyarakat Kalimantan Selatan. Lebih konkret lagi, pemegang kartu BPJS tersebut mendapatkan pelayanan yang sama. Termasuk masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik atau difabel semua harus mendapatkan pelayanan yang sama.
Muslim menjelaskan, di tahun anggaran 2017, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk memberikan fasilitas kesehatan masyarakat kurang mampu sebagai peserta BPJS.
Dari target 24 ribu masyarakat yang didaftarkan, terhitung Januari-sampai Juli 2017, berdasarkan data yang masuk dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalsel, telah terdaftar sebanyak 23 ribu lebih. Sisanya sebanyak 900 orang lebih , masih kita berikan kesempatan kepada kabupaten/kota melalui dinas sosial setempat untuk mengusulkan kembali masyarakat yang belum terdata atau tercecer dalam pendataan.
“Jadi prinsipnya pemerintah provinsi sangat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pasalnya, ini telah menjadi misi pemerintah daerah, salah satunya upaya percepatan pembangunan di bidang kesehatan menuju Kalsel sehat,” jelasnya.
Kepedulian peningkatan kesejahteran masyarakat juga dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Melalui program kerja prioritas, dinas ini telah banyak melahirkan program sosial. Selain bekerja keras membidik bantuan pusat, dinas ini juga memiliki kinerja terukur dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
Misalnya, untuk masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik. Pada tahun anggaran 2017 melalui bantuan daerah dilakukan sejumlah kegiatan antara lain, memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk 139 orang difabel masing 250 ribu selama 11 bulan, memberikan bantuan usaha ekonomi produktif untuk 30 orang masing masing Rp 3 juta rupiah.
Pelatihan bagi disabilitas baik ke dalam dan luar daerah, masing-masing untuk 30 orang. Program konkret lain adalah rencana revisi Perda Kalse No 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan HaK Disabilitas sesuai Undang Undang No 8 Tahun 2016.
“Perda ini akan merevisi perda sebelumnya. Materi perda akan lebih berpihak untuk masyarakat kita yang mengalami keterbatasan fisik,” jelas Adi Santoso, Kepala Dinas Sosial Pemprov Kalsel. * (Humpro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *